TUGAS MANDIRI 05: ANBIYA PANJI DEWANTORO E13

 

Esai Akademik: Demokrasi Indonesia Kontemporer di Era Digital

A. Identitas dan Informasi Video


Judul Webinar: Demokrasi Sehat di Ruang Digital
Penyelenggara: Indonesia Lawyers Club (ILC) – Media Group Network
Narasumber:
1. Prof. Dr. Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI bidang Politik
2. Rocky Gerung, Filsuf dan Pengamat Politik
3. Dr. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia
4. Eko Prasetyo, Aktivis Demokrasi
Tanggal Pelaksanaan: 15 Agustus 2023
Durasi: ±38 menit
Tautan Akses: https://www.youtube.com/watch?v=xz1N5EnV3iA

B. Ringkasan Argumentasi Utama


Webinar ini membahas bagaimana praktik demokrasi Indonesia berkembang di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. Para narasumber menyoroti bahwa media sosial kini menjadi arena baru bagi partisipasi publik dan pembentukan opini politik.

Prof. Siti Zuhro menekankan pentingnya literasi digital agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi disinformasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi sehat menuntut warga negara yang kritis dan rasional.

Rocky Gerung menyoroti bahwa demokrasi digital sering terjebak dalam politik simbolik dan emosional, di mana debat publik lebih banyak didorong oleh popularitas, bukan argumentasi rasional. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi wadah berpikir, bukan sekadar bereaksi.

Burhanuddin Muhtadi menguraikan data survei yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga politik menurun, meskipun partisipasi digital meningkat. Hal ini menunjukkan paradoks demokrasi digital—lebih banyak suara, tapi belum tentu lebih banyak kualitas deliberasi.

Eko Prasetyo menegaskan pentingnya aktivisme digital untuk memperjuangkan isu sosial, tetapi juga mengingatkan tentang kesenjangan akses teknologi yang bisa menghambat inklusivitas demokrasi.

C. Analisis Kritis


1. Kekuatan Argumentasi
Diskusi ini berhasil menghadirkan perspektif multidisipliner—politik, filsafat, dan sosial—yang memperkaya pemahaman tentang demokrasi digital. Logika para pembicara konsisten dalam melihat bahwa demokrasi bukan hanya prosedural (pemilu), tetapi juga substansial (kualitas partisipasi).

Bukti empiris dari survei Indikator Politik memperkuat klaim bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi krisis kepercayaan publik. Pandangan ini sejalan dengan teori “Democratic Quality” (Diamond, 2020), yang menilai kualitas demokrasi berdasarkan akuntabilitas, partisipasi, dan kebebasan sipil.

2. Kelemahan Argumentasi
Namun, sebagian argumen, khususnya dari Rocky Gerung, cenderung normatif dan kurang berbasis data empiris. Kritik terhadap politik emosional di ruang digital penting, tetapi tanpa analisis sistem algoritma media sosial, argumen itu kurang kontekstual.

Selain itu, isu tentang digital divide (kesenjangan digital) yang disebut Eko Prasetyo belum didukung data konkret tentang akses internet di Indonesia. Padahal, hal ini sangat krusial untuk menilai sejauh mana demokrasi digital benar-benar inklusif.

3. Perspektif Teoritis
Secara teoritis, webinar ini dapat dikaitkan dengan dua konsep utama:
- Teori Demokrasi Digital (Warburton, 2023): Demokrasi digital memunculkan bentuk baru partisipasi publik melalui ruang daring. Namun, tantangannya adalah menjaga kualitas deliberasi agar tidak tereduksi menjadi populisme online.
- Teori Konsolidasi Demokrasi (Diamond, 2020): Demokrasi Indonesia pasca-reformasi terus menghadapi ujian dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga politik. Data survei yang dipaparkan Burhanuddin memperlihatkan bahwa konsolidasi demokrasi masih rapuh, terutama karena maraknya disinformasi dan polarisasi digital.

Dengan demikian, webinar ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia kontemporer—bergerak maju secara teknologi, tetapi belum matang secara kualitas partisipasi dan kesadaran politik warga.

D. Refleksi dan Sintesis


Dari video ini, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Indonesia tengah berada pada persimpangan antara modernisasi digital dan pendalaman substansial. Demokrasi digital membuka peluang besar untuk memperluas partisipasi, namun juga menghadirkan risiko polarisasi, hoaks, dan politik kebencian.

Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa demokrasi digital perlu diimbangi dengan pendidikan kewarganegaraan kritis dan literasi media yang kuat. Negara dan masyarakat sipil harus bekerja sama menciptakan ruang digital yang sehat, di mana kritik tidak dibungkam dan informasi tidak dimanipulasi.

Dalam jangka panjang, penguatan demokrasi Indonesia bergantung pada kesadaran warga negara untuk menggunakan teknologi secara etis dan rasional. Demokrasi sejati tidak hanya diukur dari jumlah suara, tetapi dari kualitas nalar publik yang mendasari setiap pilihan politik.

E. Referensi


Diamond, L. (2020). Ill Winds: Saving Democracy from Russian Rage, Chinese Ambition, and American Complacency. Penguin Press.
Warburton, E. (2023). Digital Democracy in Southeast Asia: Opportunities and Challenges. Journal of Asian Politics, 12(3), 44–61.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2021). Indonesia’s Democratic Paradox: Populism, Oligarchy, and Civil Society. Pacific Affairs, 94(2), 187–209.
Prasetyo, E. (2023). Aktivisme Digital dan Ruang Publik Baru. Jakarta: Yayasan Demokrasi Nusantara.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TUGAS TERSTRUKTUR 01

Image
Refleksi Sikap: Membangun Kebangsaan dalam Komunitas Kampus   Anbiya Panji Dewantoro NIM: 43125010216   Abstrak Tulisan ini mengangkat refleksi sikap individu, khususnya mahasiswa, dalam upaya membangun kebangsaan di lingkungan kampus. Kampus sebagai ruang bertumbuhnya nilai nasionalisme dan persatuan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kebangsaan yang aktif dan positif. Melalui refleksi sikap, diharapkan tercipta komunitas kampus yang harmonis dan mampu memperkuat rasa kebangsaan sebagai pondasi bangsa yang kokoh.    K at a K un c i: Refleksi sikap, kebangsaan, komunitas kampus, nasionalisme, persatuan. PE N D A HU L U A N Kebangsaan adalah fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab menjadi yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Dalam hal ini, kampus merupakan tempat yang sangat strategis karena tempat bertemunya berbagai latar bel...
Read more

TUGAS MANDIRI 06: ANBIYA PANJI DEWANTORO

Image
  Hak Berpendapat di Kampus: Menjaga Keseimbangan antara Kritis dan Santun Abstrak Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks kehidupan kampus, hak berpendapat menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir kritis, menyampaikan aspirasi, serta berperan aktif dalam pembentukan kebijakan akademik dan sosial. Namun, kebebasan tersebut juga menuntut tanggung jawab moral agar disampaikan secara santun, rasional, dan beretika. Tulisan ini membahas makna hak berpendapat di lingkungan perguruan tinggi, tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menyalurkan pendapatnya, serta bagaimana menyeimbangkan antara sikap kritis dan kesantunan sebagai bagian dari karakter warga negara yang beradab. Kata Kunci: hak berpendapat, mahasiswa, kampus, kebebasan, etika, demokrasi Pendahuluan Kebebasan berpendapat merupakan ciri utama negara demokratis. Di Indon...
Read more

TUGAS MANDIRI 02 : ANBIYA PANJI DEWANTORO E13

  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Anbiya Panji Dewantoro E13  PENDAHULUAN Latar Belakang Sistem pemerintahan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 menjadi dasar pengaturan hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perubahan signifikan: demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin di masa Presiden Soekarno, hingga dominasi eksekutif pada Orde Baru. Pasca reformasi, amandemen UUD 1945 (1999–2002) memperkuat sistem presidensial melalui pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, dan pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Studi literatur mengenai sistem pemerintahan Indonesia penting dilakukan untuk menilai implementasi prinsip konstitusi, mengidentifikasi kelemahan seperti dominasi eksekutif dan lemahnya fungs...
Read more