Anbiya panji dewantoro

Pendahuluan Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah perekonomian global secara drastis. Di Indonesia, kemunculan berbagai digital marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop membawa optimisme baru bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Platform digital digadang-gadang sebagai jalan pintas menuju pemerataan ekonomi dan kebangkitan produk lokal. Namun, di balik peluang tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah digital marketplace benar-benar menjadi ruang strategis bagi penguatan nasionalisme ekonomi, atau justru berubah menjadi “karpet merah” bagi masuknya produk impor murah yang menggerus kemandirian bangsa?   Argumen Menurut hemat saya, fenomena ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyentuh dimensi nasionalisme dalam konteks globalisasi. Ketergantungan Indonesia pada platform teknologi asing dan membanjirnya produk impor di ruang digital menantang kemampuan bangsa dalam mempertahankan jati...

  Refleksi Integritas dan Kejujuran dalam Kehidupan Akademik dan Sosial Pendahuluan Integritas merupakan nilai moral yang mencerminkan keselarasan antara prinsip, sikap, dan tindakan seseorang dalam berbagai situasi. Kejujuran sebagai unsur utama integritas menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan, baik dalam lingkup akademik maupun sosial. Bagi mahasiswa, integritas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis dalam menjalani proses pembelajaran, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan karakter intelektual yang bertanggung jawab. Tanpa integritas, pencapaian akademik kehilangan legitimasi moral dan berpotensi menciptakan individu yang kompeten secara teknis, namun rapuh secara etis.   Dalam kehidupan akademik, kejujuran sering kali menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari tekanan akademik, persaingan, serta kemudahan akses terhadap informasi digital. Praktik plagiarisme, titip absen, maupun kerja sama yang tidak sah saat ujian merupakan contoh pelan...

Refleksi Tantangan Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah    A. Pendahuluan  Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah yang diamanatkan sejak era reformasi pada dasarnya bertujuan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, dalam realitas yang saya amati, hubungan pusat dan daerah sering kali diwarnai oleh ketidaksinkronan kebijakan yang justru memunculkan berbagai persoalan baru.  Alih-alih berjalan saling melengkapi, kebijakan pusat dan daerah kerap bergerak dalam arah yang berbeda. Pemerintah pusat cenderung menekankan kepentingan nasional dan efisiensi, sementara pemerintah daerah berusaha merespons tuntutan masyarakat lokal yang lebih spesifik. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah desain hubungan pusa...