TUGAS TERSTRUKTUR 06: ANBIYA PANJI DEWANTORO E13




 Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Tegaknya Keadilan HAM


Abstrak  

Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban lembaga pemerintah sangat penting untuk menjamin keadilan bagi warga negara. Artikel ini membahas relevansi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia, mengidentifikasi tantangan pelaksanaannya dan menawarkan rekomendasi untuk penguatan kelembagaan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan kajian literatur, artikel ini menegaskan bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, penghormatan terhadap HAM akan sulit tercapai secara efektif.  


#Kata Kunci  

Transparansi, Akuntabilitas, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Pemerintahan, Perlindungan HAM  


Pendahuluan  

HAM merupakan hak dasar yang melekat secara universal pada setiap manusia dan menjadi tolok ukur negara demokratis serta negara hukum. Dalam konteks demokrasi, transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah menjadi prasyarat penting agar hak-hak tersebut tidak hanya dijamin dalam aturan tetapi juga direalisasikan. Transparansi membuka akses informasi publik sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan yang diambil, khususnya dalam penanganan pelanggaran HAM.


 Permasalahan  

Meskipun regulasi dan lembaga penegak HAM telah ada di Indonesia, praktek keterbukaan dan akuntabilitas masih belum optimal. Hambatan budaya birokrasi, keterbatasan dalam akses informasi, serta resistensi institusional mengakibatkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian pelanggaran HAM. Bagaimana pemerintah dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas secara efektif agar perlindungan HAM menjadi nyata?


Pembahasan  

Transparansi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berarti publik memiliki akses luas terhadap informasi kasus dan proses penanganannya. Indonesia menggunakan dua mekanisme, yaitu sistem peradilan formal dan alternatif, yang harus diiringi keterbukaan agar pengawasan publik efektif. Akuntabilitas diatur melalui sistem SAKIP dan laporan LKjIP yang mengukur kinerja dan pertanggungjawaban lembaga terkait HAM. Namun, penguatan kapasitas kelembagaan dan perubahan mental birokrasi perlu diprioritaskan agar prinsip ini berjalan optimal. Implementasi prinsip Good Governance yang menggabungkan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan HAM.


Kesimpulan dan Saran  

Tegaknya keadilan HAM sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM. Indonesia perlu terus memperbaiki sistem keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban kinerja lembaga. Penguatan budaya birokrasi yang berintegritas dan peningkatan kapasitas aparat menjadi kunci mendorong penghormatan HAM secara nyata. Rekomendasi meliputi pelatihan reguler, pembaharuan regulasi untuk mendukung keterbukaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan HAM.  


Daftar Pustaka  

- Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus HAM di Indonesia, E-Journal Unsrat.

- Komisi Nasional HAM RI, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023.

- Pemerintah: Implementasi Tanggung Jawab HAM Negara, Bisnis & HAM.

- Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Gudang Jurnal.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TUGAS TERSTRUKTUR 01

Image
Refleksi Sikap: Membangun Kebangsaan dalam Komunitas Kampus   Anbiya Panji Dewantoro NIM: 43125010216   Abstrak Tulisan ini mengangkat refleksi sikap individu, khususnya mahasiswa, dalam upaya membangun kebangsaan di lingkungan kampus. Kampus sebagai ruang bertumbuhnya nilai nasionalisme dan persatuan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kebangsaan yang aktif dan positif. Melalui refleksi sikap, diharapkan tercipta komunitas kampus yang harmonis dan mampu memperkuat rasa kebangsaan sebagai pondasi bangsa yang kokoh.    K at a K un c i: Refleksi sikap, kebangsaan, komunitas kampus, nasionalisme, persatuan. PE N D A HU L U A N Kebangsaan adalah fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab menjadi yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Dalam hal ini, kampus merupakan tempat yang sangat strategis karena tempat bertemunya berbagai latar bel...
Read more

TUGAS MANDIRI 06: ANBIYA PANJI DEWANTORO

Image
  Hak Berpendapat di Kampus: Menjaga Keseimbangan antara Kritis dan Santun Abstrak Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks kehidupan kampus, hak berpendapat menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir kritis, menyampaikan aspirasi, serta berperan aktif dalam pembentukan kebijakan akademik dan sosial. Namun, kebebasan tersebut juga menuntut tanggung jawab moral agar disampaikan secara santun, rasional, dan beretika. Tulisan ini membahas makna hak berpendapat di lingkungan perguruan tinggi, tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menyalurkan pendapatnya, serta bagaimana menyeimbangkan antara sikap kritis dan kesantunan sebagai bagian dari karakter warga negara yang beradab. Kata Kunci: hak berpendapat, mahasiswa, kampus, kebebasan, etika, demokrasi Pendahuluan Kebebasan berpendapat merupakan ciri utama negara demokratis. Di Indon...
Read more

TUGAS MANDIRI 02 : ANBIYA PANJI DEWANTORO E13

  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Anbiya Panji Dewantoro E13  PENDAHULUAN Latar Belakang Sistem pemerintahan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 menjadi dasar pengaturan hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perubahan signifikan: demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin di masa Presiden Soekarno, hingga dominasi eksekutif pada Orde Baru. Pasca reformasi, amandemen UUD 1945 (1999–2002) memperkuat sistem presidensial melalui pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, dan pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Studi literatur mengenai sistem pemerintahan Indonesia penting dilakukan untuk menilai implementasi prinsip konstitusi, mengidentifikasi kelemahan seperti dominasi eksekutif dan lemahnya fungs...
Read more