Anbiya panji dewantoro

 KEADAAAN SOSIAL DAN POLITIK   PENDAHULUAN   Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktek politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat, karena dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimpilkasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis.   A. profil daerah Pada pemilihan umum pilkada tahun 2024, Di Jakarta, pemilihan kepal...

  Hak Berpendapat di Kampus: Menjaga Keseimbangan antara Kritis dan Santun Abstrak Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks kehidupan kampus, hak berpendapat menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan pola pikir kritis, menyampaikan aspirasi, serta berperan aktif dalam pembentukan kebijakan akademik dan sosial. Namun, kebebasan tersebut juga menuntut tanggung jawab moral agar disampaikan secara santun, rasional, dan beretika. Tulisan ini membahas makna hak berpendapat di lingkungan perguruan tinggi, tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menyalurkan pendapatnya, serta bagaimana menyeimbangkan antara sikap kritis dan kesantunan sebagai bagian dari karakter warga negara yang beradab. Kata Kunci: hak berpendapat, mahasiswa, kampus, kebebasan, etika, demokrasi Pendahuluan Kebebasan berpendapat merupakan ciri utama negara demokratis. Di Indon...

 

  Esai Akademik: Demokrasi Indonesia Kontemporer di Era Digital A. Identitas dan Informasi Video Judul Webinar: Demokrasi Sehat di Ruang Digital Penyelenggara: Indonesia Lawyers Club (ILC) – Media Group Network Narasumber: 1. Prof. Dr. Siti Zuhro, Peneliti Senior LIPI bidang Politik 2. Rocky Gerung, Filsuf dan Pengamat Politik 3. Dr. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia 4. Eko Prasetyo, Aktivis Demokrasi Tanggal Pelaksanaan: 15 Agustus 2023 Durasi: ±38 menit Tautan Akses: https://www.youtube.com/watch?v=xz1N5EnV3iA B. Ringkasan Argumentasi Utama Webinar ini membahas bagaimana praktik demokrasi Indonesia berkembang di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. Para narasumber menyoroti bahwa media sosial kini menjadi arena baru bagi partisipasi publik dan pembentukan opini politik. Prof. Siti Zuhro menekankan pentingnya literasi digital agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi disinformasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi sehat menu...

 Judul: Merajut Kebersamaan di Kampus Mercu Buana: Harmoni Mahasiswa di Tengah Perbedaan  Lokasi Observasi: Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat --- (a) Pendahuluan Saya memilih Kampus Universitas Mercu Buana Jakarta Barat.sebagai lokasi observasi karena kampus ini merupakan tempat bertemunya mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang suku, agama, dan status sosial yang beragam. Dalam satu lingkungan belajar, mahasiswa dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara dapat saling berinteraksi setiap hari. Tujuan observasi ini adalah untuk melihat bagaimana nilai integrasi nasional—yaitu proses menyatukan perbedaan menjadi kesatuan yang harmonis—terwujud dalam interaksi antarmahasiswa di lingkungan kampus. --- (b) Temuan Observasi Contoh Positif: Selama dua minggu saya melakukan pengamatan, saya melihat banyak kegiatan kampus yang mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman. Misalnya, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengadakan acara “Fest...

Ringkasan Wawancara tentang Pandangan terhadap Identitas Nasional . Anbiya Panji Dewantoro E13   1.      PENDAHULUAN Saya memilih untuk mewawancarai salah satu teman saya bernama Azwa Khaira Zulaini untuk membahas tentang identitas nasional. Saya ingin mengetahui pendapatnya mengenai arti identitas nasional, bagaimana identitas tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaganya di era modern. Melalui wawancara ini, saya juga berharap dapat memahami lebih dalam pandangan generasi muda terhadap pentingnya menjaga jati diri bangsa agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya asing yang semakin kuat. 2.      ISI Menurut narasumber, identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini terbentuk dari sejarah panjang, budaya, nilai-nilai luhur, serta cita-cita bangsa yang diwariskan oleh para pendahulu. Ia menambahkan bahwa identitas...

  PERBANDINGAN SISTEM INDONESIA DENGAN THAILAND Anggota : 1.      Maysha Sekar Wahyuning Gusti (43125010213) 2.      Wahyu Adi Suryo (43125010214) 3.      Anbiya Panji Dewantoro (43125010216) 4.      Fika Syakila Anajwa (43125010217) 5.      Ahmad Dumiyati Musaddad (43125010220 ) 1. Pendahuluan Latar Belakang Kajian mengenai perbandingan sistem pemerintahan antarnegara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, menjadi penting karena kawasan ini memiliki latar belakang sejarah, budaya, serta dinamika politik yang berbeda-beda namun saling memengaruhi. Indonesia dan Thailand dipilih sebagai objek kajian karena keduanya sama-sama negara besar di Asia Tenggara, memiliki peran signifikan dalam ASEAN, tetapi menganut sistem pemerintahan yang berbeda secara fundamental. Indonesia menganut sistem presidensial dengan ciri utama adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara ekseku...

  Studi Pustaka tentang Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 dan Literatur Ilmiah Anbiya Panji Dewantoro E13  PENDAHULUAN Latar Belakang Sistem pemerintahan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 menjadi dasar pengaturan hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan perubahan signifikan: demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin di masa Presiden Soekarno, hingga dominasi eksekutif pada Orde Baru. Pasca reformasi, amandemen UUD 1945 (1999–2002) memperkuat sistem presidensial melalui pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan, dan pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Studi literatur mengenai sistem pemerintahan Indonesia penting dilakukan untuk menilai implementasi prinsip konstitusi, mengidentifikasi kelemahan seperti dominasi eksekutif dan lemahnya fungs...